Pengertian Puskesos

Definisi

Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di Desa/Kelurahan dalam menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR. Dimana pemerintah desa/kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk pelaksanaan Puskesos.

Tujuan Sekretariat Puskesos

1. Pusat informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR,
2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan retan miskin serta PMKS yang terpadu di tingkat desa/kelurahan,
3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat desa/kelurahan,
4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut,
5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa/kelurahan,
7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PMKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota atau pihak lain yang membutuhkan.

Azas Penyelenggaraan Sekretariat Puskesos

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Pusesos adalah:

1. Kesetaraan; memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penduduk desa/kelurahan setempat untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial,
2. Responsif; mampu memberikan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan cepat, tanggap dan akurat,
3. Akuntabilitas; dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
4. Transparan; memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada penduduk desa/kelurahan setempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mengawasi kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Partisipatif; melibatkan seluruh komponen warga desa/kelurahan setempat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
6. Kesetiakawanan; kegiatan yang dilakukan harus berlandasan kepedulian sosial dan rasa empati untuk membantu orang lain
7. Keberlanjutan; penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kemadirian;
8. Kerahasiaan; penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasian klien.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Puskesos, adalah:

1. Warga miskin dan rentan miskin yang terdapat atau tidak terdapat dalam Basis Data Terpadu yang dihasilkan melalui PBDT 2015 atau yang ada dalam basis data Siskadasatu yang tinggal di desa/kelurahan setempat,
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di desa/kelurahan setempat,
3. Warga desa/kelurahan setempat lainnya yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Tahapan Pembentukan

Tahapan proses yang ditempuh dalam membentuk dan mendirikan Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota, adalah:

1. Setelah melakukan/mengikuti Bimbingan Teknis bagi pelaksana SLRT di tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Dinas Sosial kabupaten/kota dan OPD terkait Pemerintahan Desa/Kelurahan melakukan penjajakan pembentukan Puskesos di masing-masing desa/kelurahan,
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan OPD terkait Pemerintahan Desa/Kelurahan melakukan sosialisasi Puskesos dan menginisisai pembentukan Puskesos dalam sosialisasi tersebut yang mengundang semua Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan,
3. Kepalas desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat Desa (BPD), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berkoordinasi terkait pembentukan Puskesos di desa/kelurahan setempat,
4. Kepala desa/kelurahan bersama Kasie Layanan memetakan potensi sumber daya yang ada di desa/kelurahan untuk mendukung pembentukan dan memaksimalkan keberadaan Puskesos. Misalnya Karang Taruna, PSKS, PSM, dan Perusahan Swasta yang ada di desa/kelurahan, dll,
5. Kepala desa/kelurahan bersama Kasie Layanan, mendiskusikan struktur kelembagaan Puskesos terkait siapa yang akan berperan sebagai front office atau back office. Kepala desa/kelurahan atau Kasie layanan wajib menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan Puskesos,
6. Pengurus harian atau sturktur kelembagaan Puskesos ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan setempat,
7. Kepala Desa/Kelurahan wajib mensosialisasikan keberadaan dan fungsi Puskesos ke semua warga yang tinggal di desa/kelurahan setempat.

Tugas & Tangung Jawab Puskesos

Puskesos bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di desa/kelurahan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau DD (Dana Desa),
2. Mendukung dan memfasilitasi pemuktahiran data penerima manfaat di tingkat desa/kelurahan,
3. Mencatatkeluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kabupaten/Kota,
4. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Desa/kelurahan, Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui SLRT,
5. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di desa/kelurahan, dan
6. Menyusun laporan kegiatan Puskesos untuk disampaikan kepada Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota dan OPD terkait lainnya.